Sebuah Sorotan: Penjajahan Indonesia oleh Anak Bangsa Sendiri

Informatikamesir.com, Kairo – Dalam forum diskusi Angkringan Ramu (Raudhatul Mufakirin) pada Ahad (17/08) yang bertajuk “80 Tahun Kemerdekaan: Masih Beta Version atau Full Version”, Nabil Akhtiar, salah satu pemantik menyatakan bahwa penyebab kolonialisme dari luar dan dalam negeri adalah kebijakan yang dibuat oleh bangsa sendiri.

“ketika Ustaz (Musthofa Ainul) Umam mengatakan tentang Freeport, Freeport dikuasai oleh asing (mengambil keuntungan) 91%, yang kasih mandat itu siapa? Bukan orang Cina, bukan orang Etiopia, tetapi orang Indonesia yang bikin surat, anak bangsa kita sendiri, artinya kebijakan-kebijakan yang dilakukan anak bangsa sendiri menyebabkan penjajahan yang datang dari luar, begitu juga kebijakan-kebijakan dari orang kita sendiri menyebabkan penjajahan dari dalam (negeri),” ungkap Nabil.

Lalu, Nabil menambahkan, “Masalahnya, ketika ada satu daerah yang mana daerah itu memiliki tanah berpuluh-puluh tahun, tetapi karena tidak ada surat jadi diambil oleh negara, kemudian ada orang politisi atau orang kaya menggunakan hak guna, disebutkan HGU (Hak Guna Usaha), itu penjajahan atau bukan?”

Baca Juga:

Bedah Ilusi Feodalisme Pesantren: Adab Bukan Perbudakan

Nabil juga menyayangkan ketimpangan antara pribumi dengan asing sebab perizinan yang mengakibatkan banyaknya pekerja asing di Morowali, Sulawesi Tengah dan mempertanyakan pembenahan terhadap kebijakan ini.

“Yang baru-baru ini ditemukan jamannya pak SBY itu di Morowali, Sulawesi Tengah, itu ditemukan nikel, yang pegang siapa? Cina yang pegang itu kalau dulu zaman pak Harto, salahin pak Harto, sekarang kenapa masih ke orang luar (yang pegang)? Pekerja Cina itu paling banyak di Morowali dan akhirnya terjadi ketimpangan antara orang daerah dan orang tidak daerah atau orang luar,” ujar Nabil.

Dalam pembahasan mengenai kebijakan saat ini, Nabil mengajak untuk melihat asal-usul permasalahan tambang ilegal yang menjamur dan tersebar hampir di seluruh Indonesia akibat dari sistem birokrasi yang buruk.

“2741 lokasi pertambangan tanpa izin, 96 lokasi tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, 2645 sisanya berada di hampir seluruh provinsi Indonesia, melibatkan 3,7 juta pekerja tanpa izin, Antum jangan lihat kenapa dia tanpa izin, lihat kenapa kok bisa terjadi, (alasannya adalah) karena birokrasi yang sangat ribet,” tegas Nabil.

Di akhir, Nabil mendorong para masisir untuk mulai melek dengan politik dan hukum Indonesia. Nabil juga mengatakan bahwa dirinya masih melihat ironi mahasiswa di Mesir jika dibandingkan dengan mahasiswa di Indonesia. Bahkan, Nabil menyayangkan masih banyak Masisir yang tidak pernah membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit pun.

Reporter: Ananda Habib
Editor: M. Saladin Ghaza