by

Kepedulian Mahasiswa di Mesir, Telusuri Eksistensi Otsus Papua

Informatikamesir.net, Kairo—Isu-isu tentang Papua dikatakan sering kali diangkat menjadi isu Internasional. Pasalnya, hampir setiap tahun dalam sidang umum PBB, selalu menyinggung tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh masyarakat Papua—sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

Kondisi ibu pertiwi yang terus diserang oleh kelompok separatis ataupun yang didukung oleh kelompok luar. Seperti yang dilansir dari duniaberita.blogspot.com, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman dalam sidang Majelis PBB di Jenewa menilai, Indonesia selalu tidak becus mengurus daerah bagiannya sendiri yaitu Papua. Tudingan ini pun dibantah dengan tegas oleh Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab, di sidang PBB, Sabtu, (26/09).

Salah satu isu kampanye negatif yang digaungkan oleh kelompok separatis adalah menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua, di mana salah satu wacana perpanjangan Otsus ini adalah akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.

Berangkat dari hal tersebut, maka bentuk kepedulian Mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) adalah dengan mengadakan webinar yang mengusung tema “Melihat Otsus Papua: Solusi Pembangunan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Papua“. Webinar yang diselenggarakan pada Selasa, (06/10/2020) ini diprakarsai oleh Forum Kebangsaan Masisir.

Setelah munculnya problematik seperti itu, muncullah pertanyaan-pertanyaan seputar apa itu Otsus Papua dan urgensinya terhadap masyarakat Papua sendiri? Bagaimana dampak dan sambutan masyarakat terkait Otsus Papua? Apa solusi untuk ekstensi Otsus Papua? Lalu, Bagaimana tanggapan pemangku jabatan tentang gerakan Masisir pada Otsus Papua tersebut?

Otsus Papua dan Urgensinya

Melansir dari wikipedia.org, Otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini diberikan NKRI melalui UU No. 21 Tahun 2001, berisi kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Otsus Papua ini berjangka waktu 20 tahun, dimulai sejak 2001 hingga 2021.

Ada pun hal yang melatarbelakangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada tahun 1999 dan 2000 memberi status Otonomi Khusus kepada provinsi Papua adalah untuk penyatuan Papua—meredam keinginan mereka untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut merupakan langkah yang dikatakan positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh terhadap segala upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya permasalahan-permasalahan di provinsi Papua.

Dampak dan Sambutan Masyarakat terkait Otsus Papua

Menurut pemaparan Arman Lasso, Ketua Bid. Pers dan Jurnalistik DPP KNPI asal Wamena mengatakan, dalam kurun waktu hampir 10 tahun, pemerintah telah menggelontorkan Dana Pemerintah dan Dana Tambahan Infrastruktur yang berjumlah kisaran 94 triliun rupiah untuk Otsus Papua ini.

Pemerintah juga memberi solusi tepat untuk pengelolaan dana, yang mana pada tahun 2013 pembagian keuangan dan pengelolaan dana tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua.

Dalam Webinar tersebut di atas Arman menjelaskan, dampak dari dana itu sangat dirasakan, terlebih dalam bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Dana Otsus mendukung stimulus pendidikan hampir di 2.072 Sekolah Dasar, 690 Sekolah Menengah, serta 19 Perguruan Tinggi. Ada pun di Papua Barat, dana ini dirasakan dampaknya oleh 835 Sekolah Dasar, 233 Sekolah Menengah Pertama, 141 Sekolah Menengah Atas, dan 21 Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu, menurutnya dana ini sangat strategis, ditilik dari alokasinya untuk pembangunan kampung. Dana pembangunan kampung atau yang disebut dana respect itu diberikan ke setiap kampung di provinsi Papua, dengan anggaran 100 juta per kampungnya, dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tiap-tiap kampung.

Meski begitu, Arman mengatakan Otsus Papua ini tidak selalu disambut baik. Beberapa golongan dari masyarakat Papua sendiri menolak Otsus ini dan wacana ekstensinya pada tahun 2021 mendatang.

Hal ini dikarenakan dana hanya berputar di sekeliling orang-orang tertentu, dan tidak dirasakan oleh masyarakat bawah. Ketimpangan dari jumlah fantastis dana yang digelontorkan, dan kesejahteraan masyarakat Papua yang tidak signifikan menjadi acuan penolakan perpanjangan Otsus ini.  

“Saya adalah orang yang tidak pernah merasakan dana Otsus, dan saya tidak ingin adik-adik saya mengalami hal seperti saya, dan bisa mendapatkan dana Otsus ini,” ungkap Arman.

Solusi untuk Ekstensi Otsus Papua

Margaretha Hanita, Dosen Program Studi (Prodi) Kajian Nasional SKSG Universitas Indonesia, yang juga salah seorang pemateri webinar tersebut, memberikan solusi terhadap ekstensi Otsus Papua pada tahun 2021 mendatang. Ia mengatakan, masa depan Otsus Papua setidaknya harus bisa menjawab 3 hal:

Pertama, keseimbangan pembangunan antara infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial. Di masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan infrastruktur fisik sangat luar biasa, tapi tidak halnya dengan pembangunan infrastruktur sosial. Indeks pembangunan manusia di Papua menjadi tantangan, karena tingkat pendidikan dan kesejahteraan itu masih jauh dari harapan.

Kedua, masyarakat adat. Margaretha memaparkan, tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi ekonomi khusus memandati bahwa keberhasilan Papua diukur dari perspektif masyarakat adat, bukan dari Elit, terlebih dari pusat. Karena yang merasakan keberhasilan pembangunan adalah masyarakat Papua sendiri yang berdomisili di Papua dan bukan yang lain.

Ketiga, evaluasi fungsi pemerintah, sebagaimana yang ditanyakan Margaretha, “Saya sering melakukan penelitian di Papua, terutama di kawasan perbatasan. Yang saya temui polisi lagi, TNI lagi, Pemdanya mana?“ Berangkat dari itu, maka aspek transparansi dalam keuangan dan akuntabilitas menjadi evaluasi yang sangat mendasar, karena penegakan hukum akan bermuara pada HAM.

Tanggapan Atase Pertahanan KBRI Kairo

Beberapa waktu lalu, Alvin Dermawan Sukardi, Atase Pertahanan KBRI Kairo memberikan tanggapan kepada Informatika via pesan WhatsApp, terkait Webinar yang diadakan tersebut.

“Bagus, untuk lebih memperluas wawasan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, khususnya Papua. Dengan Webinar yang sumbernya langsung dari dalam negeri akan lebih terbuka, karena bila infonya hanya dari media sosial cenderung provokatif dan liar, tanpa disertai data dan fakta. Lanjutkan!” Tegas Alvin.

Reporter: Abida Mualifa

Editor: Defri Cahyo Husain

Comment

Berita Lainnya