YLBHI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace

Informatikamesir. net, Kairo – YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengecam keras kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana negara anggota BOP (Board of Peace) di Washington DC, AS dalam rilis persnya (19/02).

YLBHI menilai keterlibatan Indonesia dalam BOP merupakan bentuk kegagalan politik luar negeri yang mereduksi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap bangsa Palestina seperti dikutip Gaza Media.

Pengabaian terhadap HAM dan Hukum Internasional

Baca Juga:

Ikuti Plan Trump, Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza

YLBHI juga menyoroti beberapa persoalan krusial apabila Indonesia tetap berada dalam BOP. Pertama, keikutsertaan Indonesia dalam BOP dinilai melanggar prinsip HAM internasional dan mencoreng posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

“Kami mencatat pernyataan Donald Trump, Presiden BOP, yang menyatakan ‘I don’t need International Law’. Ini secara langsung menunjukkan ketidakpedulian terhadap hukum internasional,” ungkap YLBHI.

Kehadiran Indonesia dalam organisasi yang tidak berkomitmen terhadap perlindungan HAM dikhawatirkan akan merusak kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia.

Pengkhianatan Semangat Solidaritas Rakyat Indonesia

YLBHI juga mengingatkan bahwa dukungan masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bersifat historis dan konsisten sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi untuk menentang penjajahan dan mendukung hak menentukan nasib sendiri.

Ditambah lagi dengan keterlibatan Indonesia dalam BOP yang juga melibatkan Israel sebagai anggota, hal tersebut dinilai menciptakan kontradiksi moral. Apalagi muncul wacana pengiriman ribuan pasukan oleh Indonesia yang dinilai hanya membantu AS dan Israel dalam melucuti kelompok perlawanan dan pejuang di Palestina.

“Ini jelas preseden buruk terhadap hak rakyat Palestina sebagai bangsa yang merdeka,” tambah YLBHI.

Pengabaian Proses Peradilan Hukum Internasional

YLBHI juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum internasional di ICC (International Criminal Court) atau Pengadilan Pidana Internasional, terutama terhadap pelanggaran HAM berat yang disematkankan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu, PM Israel.

Sebagai negara pihak pada International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia memiliki kewajiban mendukung prinsip hak menentukan nasib sendiri dan perlindungan hak-hak sipil serta politik. Pengabaian hal tersebut juga akan melemahkan tatanan hukum internasional yang selama ini juga didukung Indonesia.

Pandangan Pengamat Timteng

Tidak sampai di situ, Pizaro Idrus, jurnalis dan pengamat geopolitik Timteng juga menyebutkan bahwa aneh jika Indonesia menjadi wakil komandan International Stabilization Forces yang akan mengirim tentaranya ke jalur Gaza, tetapi pusat komandonya ada di tangan AS dan Israel.

“Aneh enggak sih Indonesia menjadi wakil komandan International Stabilization Forces dan akan mengirim pasukannya ke jalur Gaza, tetapi pusat komandonya itu justru ada di Israel dan Amerika Serikat. Artinya, kita enggak bisa lepas dong dari konstruksi mereka yang selama ini ingin memadamkan api perlawanan para pejuang Gaza. Masalahnya, konstitusi kita sangat jelas bahwa Indonesia didorong justru untuk melucuti kolonialisme, bukan melucuti para pejuang kemerdekaan,” ujar Pizaro dalam akun Instagram pribadinya.

Pizaro juga mengajak Indonesia untuk membuka lembar sejarah bahwa para pendiri Republik Indonesia tidak pernah mengundang orang asing untuk menduduki wilayah yang ada di Indonesia.

“Dulu para pendiri bangsa kita pernah enggak sih mereka mengundang pasukan asing ke Indonesia dan membagi-bagi wilayah kita untuk diduduki oleh pasukan-pasukan asing dan berkoordinasi dengan Belanda? Enggak pernah. Pendiri bangsa kita menolak devide at impera-nya Belanda dan menjunjung tinggi negara kesatuan,” tegas Pizaro.

Pizaro Idrus juga sangat menyayangkan ucapan dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sahabat sejatinya Indonesia. Pizaro mengingatkan bahwa Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

“Saya sangat sedih ketika Pak Presiden (RI) mengatakan bahwa Amerika sahabat sejatinya Indonesia. Jangan lupa Palestina adalah entitas pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Palestina tidak mendukung pembagian-pembagian wilayah Indonesia oleh Belanda. Bahkan ketika Belanda kembali melakukan agresi militer kepada Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan, Palestinalah yang memberikan dukungan yang sangat serius kepada bangsa Indonesia. Kenapa sekarang kita menyetujui masuknya pasukan asing, membagi-bagi wilayah Gaza, dan kita ikut skenario para penjajah Palestina, yaitu Israel dan Amerika?” tegas Pizaro dalam penutupnya.

Reporter: Ferdian Hudatullah

Editor: M. Saladin Ghaza Al-Arsyad