Seremonial PPI Dunia Bencana Bagi Bangsa?
Informatikamesir.net, Kairo – Seabad lalu hingga medio abad ke-21, jaringan global dan tanah pengasingan bertindak sebagai laboratorium gagasan bagi para pencetus peradaban republik. Di Belanda, Indische Vereeniging yang dimotori Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir berhasil merumuskan manifesto politik visioner tentang sebuah negara merdeka bernama Indonesia. Di belahan bumi lain, Tan Malaka menembus batas geografis benua untuk menulis Naar de Republiek Indonesia (1924) dari sunyinya pengembaraan diaspora.
Namun, di antara jejak para perantau intelektual tersebut, terdapat satu benang merah yang penting yaitu diaspora tidak pernah sekedar menjadi ruang untuk menempuh pendidikan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengolah gagasan, membangun keberanian intelektual, dan memikirkan masa depan bangsanya. Tan Malaka menggunakan ruang pengembaraan untuk merumuskan gagasan republik, sementara B.J. Habibie di Aachen menenggelamkan diri dalam riset kedirgantaraan demi membawa pulang penguasaan teknologi untuk bangsanya. Mereka adalah potret intelektual diaspora yang tidak sekadar menikmati privilege kelas terpelajar, melainkan menjadikan pengetahuan sebagai instrumen perubahan melalui ketajaman literasi, keberanian berpikir, dan penguasaan sains yang transformatif.
Hari ini, warisan historis pergerakan luar negeri itu telah bertransformasi menjadi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, sebuah payung organisasi masif yang mekonsolidasikan ratusan ribu mahasiswa Indonesia di seantero bumi. Namun, ketika mengamati dinamika geraknya hari ini, kita mendapati sebuah paradoks epistemik yang menggelisahkan. Organisasi ini perlahan mengalami gejala alienasi intelektual, di mana energi institusionalnya habis dikonsumsi untuk merawat formalitas tahunan ketimbang memproduksi gagasan substantif.
Baca Juga:
Gejala tersebut mengkristal nyata pada pertengahan September 2026 ini di Al-Azhar Conference Center, Kairo, yaitu sebuah kota yang kebetulan menjadi lokus bagi digelarnya Simposium Internasional PPI Dunia ke-18. Ratusan delegasi dari berbagai belahan dunia berkumpul, mengusung tema agung mengenai kolaborasi pelajar dunia menuju masa depan Indonesia yang tangguh dan berkeadilan.
Namun, kemegahan panggung fisik di tanah para nabi inilah yang justru berisiko bertransformasi menjadi sebuah bencana bagi bangsa. Bencana itu bernama seremonialisme program yang akut.
Ketika agenda besar tahunan sebuah perhimpunan intelektual global lebih sibuk merayakan eksistensi dirinya ketimbang mengeksekusi cetak biru pengetahuan, yang terjadi bukan lompatan peradaban, melainkan pembusukan dialektika. Forum-forum diskursus tahunan mengalami reduksi menjadi sekadar panggung validasi sosial, dokumentasi birokratis, dan komodifikasi konten media sosial.
Dari seremonialisme radikal ini, lahir krisis struktural pertama yang menjadi bencana nyata, yaitu alienasi program dari realitas sosial empiris masyarakat bawah. Mahasiswa diaspora, baik yang menimba ilmu di Barat dengan kelimpahan riset mutakhir maupun puluhan ribu mahasiswa di Timur Tengah yang menekuni tradisi literasi klasik (turats), merupakan kelas komparatif yang sangat istimewa. Namun, privilege epistemik tersebut kerap menguap dalam obrolan elitis di ruang-ruang konferensi yang nyaman.
Sungguh sebuah ironi yang tajam ketika diksi “keadilan” digaungkan secara teatrikal di podium mewah di depan para pejabat publik yang sengaja diundang untuk saling memuji, sementara mata organisasi seolah abai terhadap ketimpangan pembangunan, kemiskinan struktural, dan beban hidup yang masih nyata dirasakan oleh anak-anak bangsa di pelosok tanah air.
Bencana kedua adalah matinya intelektualitas akibat komersialisasi portofolio akademis. Simposium tahunan yang seharusnya berfungsi sebagai komite pemikir (think-tank) global kini bergeser menjadi pasar malam portofolio yang performatif. Agenda konferensi dipadati oleh seremoni pembukaan yang megah, pelesiran formalitas, dan pembagian sertifikat, namun kering akan luaran konkret yang berdampak panjang.
Forum-forum global ini sering kali gagal menelurkan dokumen kebijakan (policy brief) terintegrasi, repositori gagasan makro, atau draf aksi nyata yang dapat diimplementasikan langsung di tingkat domestik. Pengetahuan akhirnya berhenti sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada rakyat, lalu bergeser menjadi sekadar instrumen pelengkap CV (curriculum vitae) dan estetika digital berlatar lanskap ikonik negara tujuan.
Dampak dari kemiskinan substansi ini adalah tidak adanya sintesis geopolitik pengetahuan yang mapan. PPI Dunia belum optimal mengintegrasikan potensi keilmuan anggotanya secara lintas disiplin. Potensi metodologi hukum dan manuskrip klasik dari Timur Tengah, inovasi sains dari Eropa, serta riset pangan dari Amerika dan Australia dibiarkan berserak sebagai statistik diaspora yang mati, tanpa pernah dilebur menjadi satu rancangan besar (masterplan) pembangunan nasional.
Oleh karena itu, agar seremonial ini tidak terus menjadi bencana bagi bangsa, dari titik Kairo sebagai saksi sejarah simposium tahun ini, PPI Dunia harus berani melakukan refleksi filosofis yang radikal terhadap arah orientasi program kerjanya dengan menghidupkan kembali khittah pergerakan para pendahulu bangsa.
Sungguh kita merindukan keberanian Hatta dan ketajaman gagasan Tan Malaka dengan cara memberlakukan moratorium total terhadap anggaran program yang konsumtif. Biaya besar untuk selebrasi festival mewah dan seremoni formalitas harus dipangkas secara signifikan. Jika generasi terdahulu mampu menjadikan ruang asrama dan pengembaraan sebagai laboratorium gagasan, maka hari ini PPI Dunia harus mengalihkan modal simposiumnya untuk membangun bank data riset aksi dan gerakan literasi riil yang hasilnya dikirim langsung untuk mendampingi komunitas marjinal di desa-desa Indonesia.
Konvergensi program tersebut juga harus mengadopsi penguasaan sains visioner ala B.J. Habibie, di mana orientasi simposium tahunan tidak boleh lagi terjebak sebagai ruang diskusi abstrak tanpa tindak lanjut. Pertemuan global di Kairo ini seharusnya menjadi pemantik integrasi keilmuan yang nyata, merumuskan bagaimana kedalaman metodologi hukum-humanis Timur Tengah dapat disintesiskan dengan rasionalitas teknologi Barat untuk membangun struktur tata kelola negara yang modern sekaligus beretika.
Terakhir, dengan menghidupkan kembali keliaran berpikir Tan Malaka, produk-produk program PPI Dunia harus berani melepas perannya sebagai pemandu sorak atau humas gratisan bagi birokrat Jakarta. Jika organisasi ini berani menyematkan kata “berkeadilan” dalam tema besarnya, maka hasil simposium tahunan harus berwujud kajian-kajian ilmiah yang tajam, independen, dan merdeka yang berani membongkar oligarki ekonomi serta ketimpangan sosial di tanah air, bukan justru menjadi ruang kompromi pragmatis demi mengamankan karier pasca-kelulusan.
Jika Simposium di Kairo ini menolak untuk merombak orientasi programnya secara filosofis, maka narasi besar tentang kontribusi diaspora akan berakhir tragis sebagai wisata mahal berstempel akademis semu. Gema suara mahasiswa di kota seribu menara ini tak lebih dari tiupan angin gurun yang kering-kosong, berlalu, dan segera dilupakan begitu fajar menyingsing.
Penulis: Fajar Asad Jawi
Postingan Terkait
