Mahasiswa Bukan Kader Partai: Menjaga Etika Intelektual dan Muruah Pergerakan di Mesir

Belakangan ini, kami mencermati maraknya aktivitas dan penetrasi partai politik di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir. Fenomena ini tidak lagi sebatas diskursus ideologis atau kajian politik sebagai ilmu, melainkan telah bergerak ke arah yang lebih jauh: rekrutmen, pembentukan simpul kader, bahkan keterlibatan langsung mahasiswa sebagai bagian dari struktur dan kepentingan partai politik tertentu.

Atas dasar itulah, saya merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka dan tegas: mahasiswa Indonesia di Mesir tidak semestinya berpartai, apalagi menjadi kader partai politik.

Pernyataan ini bukanlah sikap anti-politik. Justru sebaliknya, ini adalah sikap untuk menjaga kemurnian politik sebagai ilmu, etika, dan nilai, bukan sebagai alat pragmatis kekuasaan yang prematur disematkan kepada mahasiswa.

Baca Juga:

Identitas yang Terlupakan

Mahasiswa adalah Subjek Intelektual, Bukan Alat Politik Praktis

Mahasiswa secara historis dan filosofis, ditempatkan sebagai kekuatan moral dan intelektual (moral and intellectual force), bukan sebagai kekuatan elektoral. Peran mahasiswa adalah menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, bukan larut di dalamnya.

Ketika mahasiswa telah menjadi kader partai, maka independensinya runtuh. Daya kritisnya tereduksi. Sikap intelektualnya terikat oleh garis komando, kepentingan elektoral, dan strategi politik praktis.

Pada titik itu, mahasiswa tidak lagi bebas berpikir, melainkan mulai berpikir untuk membela. Ini adalah kontradiksi serius dalam dunia akademik dan pergerakan mahasiswa.

Konteks Mesir: Ruang Akademik, Bukan Arena Konsolidasi Partai

Mahasiswa Indonesia di Mesir datang dengan mandat utama: belajar, mendalami keilmuan, dan membangun kapasitas intelektual serta spiritual. Mesir bukan medan tempur politik elektoral Indonesia, melainkan pusat peradaban ilmu dan tradisi keislaman yang seharusnya membentuk kedewasaan berpikir, bukan mempercepat militansi politik.

Menjadikan Mesir sebagai ladang kaderisasi partai politik Indonesia adalah bentuk penyempitan makna diaspora intelektual, sekaligus berpotensi menciptakan friksi horizontal di kalangan mahasiswa yang seharusnya bersatu dalam visi keilmuan dan kebangsaan.

Belajar Politik? Ya. Berpartai? Belum.

Perlu ditegaskan bahwa:

– Mahasiswa wajib melek politik.

– Mahasiswa harus kritis terhadap negara dan kekuasaan.

– Mahasiswa perlu memahami ideologi, sistem, dan dinamika partai politik.

Namun, itu berbeda secara fundamental dengan menjadi kader partai. Politik sebagai ilmu adalah ruang dialektika. Politik sebagai partai adalah ruang loyalitas.

Mahasiswa seharusnya berada pada ruang pertama terlebih dahulu, dengan bekal keilmuan, kedewasaan, dan integritas. Terjun ke partai tanpa kematangan itu justru melahirkan politisi instan yang miskin refleksi dan dangkal secara etis.

Menjaga jarak dari partai politik bukan berarti apolitis. Justru itulah cara paling bermartabat bagi mahasiswa untuk menjaga nalar kritis, etika intelektual, dan tanggung jawab sejarahnya.

Biarkan mahasiswa tumbuh sebagai pemikir bebas. Biarkan kampus dan ruang diaspora tetap menjadi laboratorium gagasan, bukan kantor cabang kekuasaan. Partai politik akan selalu menunggu. Namun kedewasaan intelektual tidak bisa diulang.

Penulis: Ihyasunan (Ketua Umum HMI Cabang Istimewa Mesir)