Keluarkan Pernyataan Sikap, HPMI Yordania Kutuk Keras Mandat Kepemimpinan Sekretaris Jenderal PPI Dunia Terpilih
informatikamesir.net, Kairo – HPMI (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia) Yordania mengutuk keras mandat kepemimpinan Sekretaris Jenderal PPI Dunia yang resmi terpilih pada Kongres Internasional PPI Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kairo, Mesir. Pernyataan tersebut didasari adanya cacat legitimasi dengan hanya berbekal 16 suara, yang sama sekali tidak merepresentasikan kehendak mutlak dari 68 PPI Negara. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Surat Resmi Pernyataan Sikap HPMI Yordania pada Senin (2/11).
Persoalan legitimasi merupakan satu dari sejumlah aspek yang dinilai cacat dalam penyelenggaraan Kongres Internasional dan PEMIRA (Pemilihan Raya) PPI Dunia 2026. HPMI Yordania menambahkan bahwa selama kongres tersebut berlangsung, terdapat serangkaian peristiwa yang menimbulkan pertanyaan dan patut untuk dikritisi. Hal ini mencakup gangguan selama persidangan, inkonsistensi dalam penerapan aturan, ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan, hingga munculnya sejumlah keputusan yang memicu polemik.
Bukan hanya itu, HPMI Yordania juga mendapati dugaan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk keabsahan pengesahan dan penandaan persetujuan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Baca Juga:
Dalam surat penyataan tersebut, HPMI Yordania menilai Kongres Internasional seharusnya diselenggarakan dengan menjunjung tinggi ketertiban, transparansi, keadilan, serta pengakuan penuh atas kedaulatan, integritas, dan legitimasi institusional setiap PPI Negara. Pihak HPMI sangat menyayangkan apabila dalam Kongres tersebut diwarnai persoalan prosedural dan dinamika yang dapat menggerus kepercayaan terhadap hasil Kongres itu sendiri.
Sementara itu, dilansir dari Metrotvnews, terdapat enam PPI Negara yang mengalami kendala dalam persoalan verifikasi delegasi dan penetapan hak suara, diantaranya adalah Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, India, Spanyol, Qatar, dan Tunisia. Perbedaan sistem administrasi perguruan tinggi di setiap negara disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses verifikasi tersebut.
Dalam wawancaranya bersama metrotvnews pada Selasa (27/10), M. Zufar Azmi Azzam Selaku Saksi Pemira PPI Dunia 2026 menuturkan adanya kewajiban menjelaskan status akademik bagi para delegasi sebelum melakukan proses pemilihan. Azzam menegaskan bahwa dalam pelaksanaanya setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menjelaskan status akademiknya masing-masing.
“Dalam proses pemilihan, setiap delegasi perlu mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjelaskan status akademiknya. Keputusan yang berdampak pada hak suara harus memiliki dasar yang jelas, mengikuti tata tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Azzam.
Penulis: Muhammad Fajar Nailus Sifa
Editor: Faqih Billah
Postingan Terkait
