Antara Jasa dan Dosa: Pantaskah Soeharto Dapat Gelar Pahlawan?

          Tepat satu bulan berlalu sejak Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional bidang perjuangan dan politik kepada Soeharto, Presiden RI Ke-2, setelah sebelumnya sempat diusulkan tiga kali (pada 2011, 2015, dan 2025). Riuh perdebatan mengenai pro dan kontra atas penganugerahan gelar tersebut pun berkali-kali muncul di media sosial. Di sini, kita akan melihat rekam jejak kehidupan pahlawan nasional yang baru ini agar masyarakat nantinya dapat menilai sesuai pandangan masing-masing.

Awal Karier

          Suatu hari di bawah langit Yogyakarta, jerit tangis terdengar di Kampung Kemusuk yang menandakan ada seorang anak yang baru saja lahir. Dia adalah Soeharto yang nanti akan mengubah wajah Indonesia di panggung dunia. Soeharto lahir dari seorang ayah bernama Kartosudiro yang merupakan seorang petani dan istrinya Sukirah pada 8 Juni 1921. Di tahun 1941 tepatnya di Sekolah Bintara Gombong, Jawa Tengah, Soeharto muda terpilih menjadi prajurit teladan.

          Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang tentara  atau militer. Pada tanggal 5 Oktober 1945 setelah Indonesia merdeka, ia kemudian resmi menjadi anggota TNI yang saat itu masih bernama TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

          Jalan panjang dan berliku dilalui olehnya ketika merintis karier militernya. Dalam bidang militer, Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger/Tentara Kerajaan Hindia Belanda).

          Dari KNIL, ia kemudian menjadi Komandan PETA (Pembela Tanah Air) pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu, ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor dan kemudian menjabat sebagai komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel.

Serangan Umum 1 Maret (1949)

          Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Walaupun serangan terhadap Kota Yogyakarta ini diinisiasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Soeharto juga turut berkontribusi sebagai komandan pelaksana sektor barat.

          Meskipun kota hanya dikuasai selama enam jam, serangan ini berhasil membantah klaim Belanda bahwa Republik Indonesia telah hancur dan menunjukan pada panggung internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat.

Operasi Trikora

          Trikora (Tri Komando Rakyat) diserukan Presiden Soekarno pada Desember 1961 dengan tujuan menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Ketika itu, Soeharto menjadi Panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar. Dari sinilah karier militer Soeharto semakin bersinar hingga mendapatkan jabatan sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) pada 1961 yang saat itu bernama Korps Tentara 1 Cadangan Umum AD.

G30S PKI

          Pada dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari anggota Tjakrabirawa yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh beberapa Jenderal Angkatan Darat serta menguasai beberapa tempat strategis di Jakarta. Dalam situasi kacau tersebut, Soeharto sebagai Panglima Kostrad turun tangan menumpas gerakan tersebut.

          Sebagian menilai aksi ini telah menyelamatkan Pancasila dari disintegrasi yang ingin diubah oleh PKI. Soeharto juga dinilai mampu membaca situasi dan bergerak sangat cepat untuk mengambil alih komando ketika perwira lain sedang bingung atau kemungkinan sudah mengetahui sesuatu sebelumnya (hipotesis yang tidak pernah terbukti). (Notosusanto dan Saleh (1968); Dep. Penerangan RI).

          Setelah itu, laporan dari Kompas TV memperkirakan lebih dari 500.000 orang dibunuh atau ditangkap yang terdiri dari para simpatisan PKI, petani, buruh, maupun warga biasa yang terduga PKI. Eksekusi dan penangkapan tersebut kerap kali dilakukan oleh tentara maupun kelompok sipil bersenjata tanpa melalui proses peradilan. Sebagian besar tahanan yang masih hidup dibebaskan, tetapi mereka tetap menghadapi stigma sosial dan pengawasan ketat dari pemerintah.

Jasa 32 Tahun Menjadi Presiden

          Pada Maret 1967 saat Sidang Istimewa MPR Sementara digelar, Soeharto ditunjuk menjadi pejabat presiden dan menjadi presiden penuh pada tahun 1968. Soeharto menggantikan posisi Soekarno ketika kondisi Indonesia nyaris runtuh. Sosok yang kemudian mendapat gelar Bapak Pembangunan berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia yang saat itu mengalami inflasi hingga 600%. Di tengah kebangkrutan itu, Soeharto menggunakan para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia untuk kembali menstabilkan ekonomi Indonesia. 

          Soeharto juga dinilai berjasa dalam menyebarkan pembangunan Sekolah Dasar guna pemerataan sumber daya manusia di pelosok desa. SD Inpres (Sekolah Dasar Intruksi Presiden) hingga Gerakan Wajib Belajar diyakini menjadi penyelamat rakyat dari kebodohan.

          Soeharto juga melakukan penyederhanaan partai politik dengan menggabungkan semua partai islam menjadi partai P3 dan partai non-islam menjadi PDI. Tujuannya untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun terkesan otoriter, Prof. Anhar Gonggong dalam sebuah siniar menilai bahwa kebijakan seperti ini adalah syarat mutlak guna mencapai pembangunan ekonomi Indonesia pada masa itu.

Peristiwa Malari

          Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari) merupakan demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974 untuk menuntut penolakan terhadap investasi asing, pembubaran Aspri, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. 

          Sayangnya, demonstrasi ini justru berakhir dengan kerusuhan yang mengakibatkan 11 korban tewas, ratusan luka-luka, banyak kendaraan (terutama buatan Jepang) dan bangunan dibakar serta dijarah. Sampai saat ini, Malari masih menjadi “lembaran hitam” karena banyak hal yang masih belum jelas terkait dalang dan penggerak dari peristiwa ini.

Peristiwa Petrus

          Petrus (Penembakan Misterius) adalah operasi penumpasan kejahatan yang dikenal sebagai Operasi Celurit atau Operasi Pemberantasan Kejahatan pada tahun 1983-1985. Operasi rahasia ini bertujuan untuk membasmi pelaku kejahatan, terutama gali (red: gabungan anak liar; perampok) dan preman. Meskipun tujuannya terlihat bagus, sebagian menganggap operasi ini sebagai pelanggaran HAM berat karena korban dieksekusi tanpa proses hukum. Bahkan, ada korban tewas yang akhirnya dianggap sebagai korban salah sasaran dan tidak bersalah.

Pembungkaman Pers dan Kebebasan Berekspresi

          Pada era Soeharto, sebagian jurnalis dan akademisi menilai bahwa pers mengalami pengekangan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa pembredelan, misalkan pada tahun 1978, Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) menutup 7 surat kabar besar diantaranya; Kompas, Sinar Harapan, dan Merdeka. Bahkan Tempo juga sempat mengalami dua kali pembredelan di zaman ini.

          Selain itu, di akhir masa pemerintahan Soeharto pula terjadi penculikan aktivis. Bahkan hingga kini, 13 aktivis masih belum diketahui nasib dan kabarnya sebagaimana yang dilaporkan pihak KontraS.

Kerusuhan 1998

          Tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik. Aksi-aksi protes damai juga terjadi untuk menuntut reformasi. Namun, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat pada 12 Mei yang memicu kerusuhan massal hingga tanggal 15 Mei di tahun yang sama. Kerusuhan yang terjadi juga mencakup pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa pada 18-19 Mei serta peristiwa penjarahan dan kekerasan yang meluas.

          TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) melaporkan bahwa ribuan korban jatuh, termasuk korban jiwa akibat kerusuhan di pusat perbelanjaan dan penjarahan serta pembakaran. Selain itu, setidaknya 85 wanita juga dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Tempo juga mencatat adanya dugaan keterlibatan unsur militer dalam memprovokasi berdasarkan laporan Komnas HAM serta pembiaran kerusuhan oleh aparat keamanan.

Pascareformasi

          Setelah gelombang demonstrasi yang semakin masif, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan kepresidenan pada 21 Mei 1998. Sejak saat itu, Soeharto menghilang dari publik dan hidup dengan sangat tertutup. Akan tetapi, Reformasi mulai membuka penyelidikan korupsi, pelanggaran HAM 1965–1998, serta membongkar struktur Orde Baru.

          Awal 2008, Soeharto mengalami gagal ginjal, infeksi paru, pendarahan pencernaan, dan gangguan jantung. Setelah tiga minggu dirawat di RS Pusat Pertamina, Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun. Soeharto meninggal dengan status terdakwa sebelum diadili atas dakwaan korupsi dan pelanggaran HAM pada masa pemerintahannya.

Tanggapan atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

          Tidak dapat dipungkiri bahwa Soeharto adalah salah satu tokoh bangsa yang paling berpengaruh dalam perjalanan Indonesia modern. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan menganggap bahwa jasa Presiden RI Ke-2 tersebut tidak sebanding dengan catatan kekuasaannya yang dianggap otoriter dan meninggalkan jejak pelanggaran HAM yang masih tersimpan dalam memori rakyat indonesia. (Sumber: MARI News)

          Penganugerahan ini memantik gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Menurut Maria Sumarsih, aktivis HAM dan penggagas Aksi Kamisan, penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Ke-2 tersebut adalah bentuk dari krisis moral.

          “Krisis moral yang terjadi saat ini ditandai dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada seorang penjahat HAM yang diberikan oleh menantunya,” dikutip dari Watchdoc Documentary.

          Jauh sebelumnya, Prof. Mahfud MD, Mantan Menko Polhukam dan Hakim MK, pernah menilai bahwa Presiden Ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional secara hukum.

          “Saya tidak rindu (zaman Pak Harto) sama sekali. Tetapi, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto karena dia KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), apakah kita tidak merasa berdosa, sekarang KKN-nya lebih banyak? Oleh sebab itu, saya berpikir bahwa secara politik, ini bisa diperdebatkan. Tetapi secara hukum, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009, Pak Harto memenuhi segala syarat untuk mendapat (gelar) pahlawan nasional,” tegasnya dalam acara Indonesia Lawyers Club pada 2016 silam.

          Ketiga belas syarat menerima gelar Pahlawan Nasional yang tercantum dalam Pasal 25-26 UU No. 20 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Prof. Mahfud sebagai berikut:

          Syarat-Syarat Umum:

1. Warga negara Indonesia 
2. Berintegritas moral dan keteladanan
3. Berjasa terhadap bangsa dan negara 
4. Berkelakuan baik
5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara 
6. Tidak pernah dipidana penjara

          Syarat-Syarat Khusus:

1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain.
2. Tidak menyerah pada musuh
3. Pengabdian sepanjang hidup 
4. Melahirkan gagasan dan pemikiran besar
5. Menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat
6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan 
7. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional

          Prasetyo Hadi, Juru Bicara Presiden sekaligus Menteri Sekretaris Negara RI, mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto merupakan bagian dari menghormati para pemimpin terdahulu bangsa.

     “Itu bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu. Terutama para pemimpin bangsa yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucap Prasetyo di Kertanegara IV sebagaimana dikutip dari BBC.

          Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, turut mengatakan hal serupa. “Kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau bicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Swt. Semua ada plus minus,” kata Bahlil sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

          Di sisi lain, Guntur Romli, politisi PDIP, mempersoalkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. “Bagi kami, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sama saja dengan mengkhianati Reformasi 1998,” tegas Guntur sebagaimana dikutip dari Tempo.

Tanggapan Masisir

          Hasil pol yang dilakukan tim Informatika Mesir terkait isu penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto dapat dilihat di Saluran WhatsApp Informatika Mesir.

_____________

Reporter: Lalu Ferdian Hudatullah, Nurul Hipatanul Say’banti, Shaila Luthfy Yulandari

Editor: Afifah Al Tafunnisa, Muhammad Saladin Ghaza Al Arsyad

_____________

Catatan: Artikel ini telah ditulis dan disunting sebelum masa tawaquf Informatika Mesir.

Informatika Mesir membangun masa depan dengan dialog dan komunikasi.