Forum Diskusi Terbuka: Tak Bisa Simpulkan Pembatasan Mutlak Seni Tari di Lingkungan Pelajar Muslim
informatikamesir.net, Kairo – Forum Diskusi Informatika bertajuk “Menakar Batas Kebudayaan Seni Tari di Lingkungan Pelajar Muslim” tidak menyimpulkan pembatasan secara mutlak khususnya dalam ranah diaspora Indonesia di Mesir. Hal ini disebabkan banyaknya pertimbangan, mulai dari aspek hukum fikih, nilai kebudayaan, hingga potensi manfaat dan mudarat dalam praktiknya. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Anniversary Informatika Ke-33 pada Sabtu (31/2026) di Kafe Zone, Darrasah.
Seni tari di dalam lingkungan pelajar Muslim sangatlah ironik. Pasalnya, banyak unsur pada seni tari itu sendiri bertabrakan dengan syariat islam. Dari sisi busana penari, koreografi, sampai dampak dari acara yang menampilkan seni tari.
Oleh karena itu, Informatika mengundang narasumber dari pihak-pihak yang bisa memberikan gambaran dari perspektif yang berbeda-beda mengenai tema yang diangkat. Berikut para narasumber yang mengisi acara forum diskusi:
Baca Juga:
M. Zada Zulkhair (Pegiat Kebudayaan), Khadijah Buma (Tokoh Perempuan), Muh. Nur Salim, Lc., M.Si. (Koord. Fungsi Pensosbud KBRI Kairo), Moch. Fikri Abdul Azis, Lc. (Wakil Presiden PPMI Mesir), Alif Watra Sarajeva, Lc., M.A. (Pengkaji Fikih).
A. Tari di Hadapan Ketentuan Syariat
Ulama Fikih berbeda pendapat mengenai hukum tari itu tersendiri, Alif Watra menggemukakan beberapa pendapat dari Ahli Fikih, diantaranya:
- Dalam kitab Raudhah ath-Thalibin, Imam Nawawi menyebutkan bahwa tarian (الرقص) tidak termasuk sesuatu yang haram.
- Imam Nawawi menukil pendapat Al-Halimi, seorang qadhi, yang menyebutkan bahwa tarian menjadi haram apabila mengandung unsur gerakan meliuk-liuk atau berlenggak-lenggok yang menyerupai gerakan laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan.
- Al-Qaffal berpendapat bahwa tarian hukumnya makruh.
- Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar menyebutkan kegiatan tari yang dilakukan secara berlebihan.
- Tarian diharamkan apabila dilakukan secara berlebihan (katsura), baik dari sisi gerakan maupun porsinya, karena dapat menurunkan muruah.
Menurut Watra, meskipun beberapa ulama ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang membolehkannya kita tidak bisa secara gegabah untuk taqlid dalam pendapat tersebut “apakah tarian yang dimaksud Al-Halimi pada zamannya sama dengan tarian yang dilakukan oleh para penggiat seni tari saat ini? Menurut saya, kita tidak boleh terburu-buru menyamakannya.”
Watra juga menjelaskan empat aspek penting dalam menentukan batasan syariat yang ada pada seni tari “Aspek-aspek yang dapat dipelajari untuk menentukan batasan syariat diantaranya: gerakan, pandangan, interaksi dan musik. Unsur- unsur ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan masing-masing kondisi,” jelas Watra
“Kita harus membedakan antara gerakan yang memang diniatkan untuk mengekspresikan budaya Indonesia dan gerakan yang bertujuan membangkitkan syahwat,” tambah Watra.
B. Nilai positif yang disebut oleh narasumber yang berkaitan dengan seni tari
Dalam konteks ini Nur Salim menjabarkan hal-hal yang mendatangkan maslahat dari seni tari yang ditampilkan oleh pelajar muslim dalam forum antar bangsa.
- Tarian termasuk dalam bentuk diplomasi budaya. Jika tari merupakan wasilah atau sarana diplomasi, maka selama dapat dijaga dan ditempatkan di tempat yang terhormat, hal tersebut patut dikedepankan.
- Seni tari juga dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian sekaligus membangun identitas Indonesia yang dikenal dengan keberagaman dan sikap moderat.
Menurut Nur Salim, jangan sampai sikap yang terlalu kaku justru membuat kita kehilangan kemaslahatan yang seharusnya bisa diraih.
“Ketika hubungan bangsa itu bagus itu banyak manfaatnya, muncul hubungan ekonomi dan sosial budaya. Budaya hanya pintu masuk saja,” tambah Nur Salim.
B. Kritik dan Pertanyaan dari Peserta
- Kritik: Manfaat seni tari untuk diplomasi hanya berlaku ketika tarian tidak dipertontonkan oleh orang indonesia lagi.
“Dan tentunya, pertunjukan seni tari ini tidak akan berhenti di acara per-KBRI-an saja. Almamater, kekeluargaan, pentas olahraga, pasti juga tidak mau kalah. Mereka akan berlomba-lomba mempresentasikan kebudayaan masing-masing. Dan seiring waktu, ini akan bergeser fungsinya dari yang tujuannya diplomasi, menjadi untuk hiburan dan cuci mata belaka,” terang Mutiah, salah satu peserta diskusi.
“Kalau laki-laki ajnabi saja punya syarat yang ketat untuk melihat perempuan, maka terlebih lagi pertunjukkan tari. Yang mana kita tahu, seni tari adalah di mana sekelompok perempuan sengaja mempertontonkan dirinya di hadapan laki-laki ajnabi,” tambah Mutiah.
Selanjutnya Alif Watra menjawab pertanyaan ini, “saya sepakat bahwa sedari awal memang para pegiat tari sengaja mempertontonkan dirinya ke laki-laki ajnabi. Meskipun tujuannya mengekspresikan kebudayaan tapi realitasnya mereka tetap menampilkan gerakan tubuh,” jelas Watra.
Alif memberikan solusi dalam hal ini untuk menyerahkannya kepada pejabat atau otoritas yang berwewenang dalam hal pembatasan kegiatan tari. “Solusinya adalah para pejabat yang bertanggung jawab akan hal itu. Dari bagaimana membatasi kegiatan yang ada di pentas seni itu, jika bisa dibatasi penari hanya dari kalangan laki-laki itu bisa akhof mina dororot, ahsan seperti itu. Wallahualam apakah bisa atau tidak kita serahkan kepada yang memegang wewenang,” jawab Watra.
- Kritik: Meninggalkan hal yang ada perbedaan pendapat dikalangan ulama itu lebih utama
“Seni tari sendiri di kalangan ulama adalah perkara khilaf. Maka kita sebagai pelajar Muslim lebih awla untuk tidak menjadikan perkara khilaf tersebut sebagai style hidup dan identitas,” sebut Mutiah.
“Apalagi jika seperti kata bapak Nur Salim tadi, tari adalah perkara yang ma’fu. Maka perkara yang ma’fu ini tidak seharusnya kita jadikan terus-terusan sebagai pembenaran, apalagi menjadikannya sebagai identitas,” tambahnya.
Hal ini dijawab oleh Nur Salim dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. “Tarkul khilaf awla itu kalo konteksnya ketika ditinggalkan perkara tersebut selesai tidak ada konsekuensinya. Sedangkan hal ini menyangkut kemaslahatan bangsa Indonesia. Dengan belajar ilmu syariat dan ilmu sosial sekaligus menjadikan memahami sesuatu tidak dengan kacamata yang dekat tetapi yang luas.” Jawab Nur Salim.
- Pertanyaan: Apakah Tari Ketika dilakukan oleh pelajar muslim itu merusak muruahnya sebagai pelajar?
“Seni tari sendiri di kalangan ulama adalah perkara khilaf. Maka kita sebagai pelajar Muslim lebih awla untuk tidak menjadikan perkara khilaf tersebut sebagai style hidup dan identitas,” sebut Mutiah.
“Apalagi jika seperti kata bapak Nur Salim tadi, tari adalah perkara yang ma’fu. Maka perkara yang ma’fu ini tidak seharusnya kita jadikan terus-terusan sebagai pembenaran, apalagi menjadikannya sebagai identitas,” tambahnya.
Hal ini dijawab oleh Nur Salim dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. “Tarkul khilaf awla itu kalo konteksnya ketika ditinggalkan perkara tersebut selesai tidak ada konsekuensinya. Sedangkan hal ini menyangkut kemaslahatan bangsa Indonesia. Dengan belajar ilmu syariat dan ilmu sosial sekaligus menjadikan memahami sesuatu tidak dengan kacamata yang dekat tetapi yang luas.” Jawab Nur Salim.
3. Pertanyaan: Apakah Tari Ketika dilakukan oleh pelajar muslim itu merusak muruahnya sebagai pelajar?
Alif Watra menjawab pertanyaan ini dengan kembali menukil perkataan Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyebut tarian itu haram ketika terlalu dimasifkan.
“Apakah Masisir menjatuhkan muruahnya? Iya jika porsi tari nya lebih banyak daripada belajarnya. Seperti apa batasan seorang Azhari, yaitu sidak boleh jumud tinggalkan semua budaya, diseimbangkan dengan memperhatikan adanya moral dan muruah.” Jawab Watra.
D. Kesimpulan Diskusi
Langkah konkret untuk menjawab persoalan ini perlu diawali dengan kajian yang menyeluruh, “Hal terpenting adalah bagaimana menempatkan fatwa dengan mempertimbangkan perubahan tempat dan waktu. Hal tersebut perlu diserahkan kepada pengkajian fikih,” ucap Nur Salim.
“Suatu tarian tidak dapat dihukumi hanya berdasarkan zatnya, tetapi perlu dilihat pula unsur-unsur yang melingkupinya,” ujar Watra.
Selain itu, KBRI diharapkan menjaga penampilan seni tari yang dibawakan oleh pelajar Muslim dalam forum internasional tetap berada dalam koridor syariat.
“Solusinya adalah para pejabat yang bertanggung jawab akan hal itu. Dari bagaimana membatasi kegiatan yang ada di pentas seni itu,” ujar Watra.
Dalam lingkup pelajar, PPMI Mesir diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga agar kegiatan seni tari di lingkungan lembaga-lembaga otonomnya tidak menyimpang dari ketentuan syariat.
“Tarian yang masih mengandung pelanggaran syariat perlu diminimalkan dan dimodifikasi. Apabila tarian dapat mengikuti perkembangan zaman, mengapa tidak dapat pula menyesuaikan diri dengan syariat tanpa mengubah substansinya? Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi PPMI,” jelas Moch Fikri.
Akses notulensi diskusi: Notulensi Forum Diskusi.pdf https://drive.google.com/file/d/1Li8pSTtyl3v429rwt75Lx2CI7Q-5GJLI/view?usp=drivesdk
Reporter: Yasmin Sholihatul Amalia
Editor: Ferdian Hudatullah
Postingan Terkait
