Informatika Mesir
Home Analisis Ringan Tolak Victim Blaming, LKP3A PCI Fatayat NU dan Citra Wihdah Tegaskan KBGO sebagai Tindak Pidana

Tolak Victim Blaming, LKP3A PCI Fatayat NU dan Citra Wihdah Tegaskan KBGO sebagai Tindak Pidana

informatikamesir.net, Kairo – LKP3A (Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) PCI (Pengurus Cabang Istimewa) Fatayat NU Mesir mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan di media sosial yang termasuk dalam kategori KBGO (Kekerasan berbasis Gender Online). Hal ini sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan sikap nomor 056/D/PCIFNU/SPS/XI/2026 pada Selasa (17/11), dan beriringan dengan dirilisnya karosel Instagram Citra Wihdah oleh Wihdah PPMI Mesir, yang bertajuk “Katanya, Menjadi Perempuan itu Tak Pernah Salah” upaya membedah objektifikasi seksual, batas privasi, serta relasi kuasa di ruang digital.

Dalam rangka merespons adanya pelecehan seksual online dan penyalahgunaan media sosial terhadap Masisirwati, kedua rilis ini sama-sama menempatkan isu KBGO secara lugas sebagai tindak pidana dan pelanggaran keamanan, bukan sekadar pelanggaran norma kesopanan atau moralitas. Keduanya juga menolak victim blaming yang menyudutkan penyintas berdasarkan cara berpakaian atau bermedia sosial serta tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku. 

Jika dibaca berdampingan, pendekatan keduanya saling melengkapi. Surat Pernyataan Sikap LKP3A masuk ke ranah penyebaran informasi dan kelembagaan yang melarang penyebaran tangkapan layar atau konten terkait atau menguliti detail kasus agar tidak memperpanjang kerugian penyintas. Tidak hanya itu, LKP3A juga mendorong KBRI untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme pengaduan KBGO dan kekerasan seksual bagi WNI (Warga Negara Indonesia) di Mesir. 

Sementara, Citra Wihdah menempuh jalur edukasi nalar publik secara bertahap dengan membongkar kalimat pembenaran seperti “oh, pantas…”, serta menegaskan bahwa ruang digital bukankan ruang bebas eksploitasi. Sebagai catatan bersama, istilah bernuansa moral-kultural seperti “menjaga kehormatan” maupun “lingkungan yang amoral” dalam karosel Citra Wihdah perlu dijaga konteksnya agar tidak menarik tafsir ganda atau bergeser kembali ke penilaian atas perilaku perempuan. 

Pada akhirnya, merangkum dua rilis ini, respons terhadap kekerasan di ruang digital tidak cukup berhenti pada kecaman dan imbauan umum. Ketika ketegasan sikap, etika penyebaran informasi, edukasi publik, serta beriringan dengan regulasi jelas terkait pelaporan dan penanganan kasus oleh KBRI. Maka keamanan akan tercipta di ruang digital dan tetap berpihak pada keadilan. 

Penulis: Bintan Azizah

Editor: Ferdian Hudatullah

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad