Oleh: Yauduk Muyamman, Mahasiswa Tingkat II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Al-Azhar Kairo.
Pandemi COVID-19 yang tengah melanda seluruh negara di dunia adalah krisis yang berdampak melumpuhkan aspek kehidupan kita, baik itu kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Mesir pun mengalami kelumpuhan yang sama.
Per 16 Juli 2020, telah muncul 9 kasus positif COVID-19 baru. Setelah 1 kasus pertama di kalangan WNI di Mesir muncul, tak lama kemudian, digaungkanlah situasi ‘New Normal’ di saat yang bersamaan. Hal ini pun menimbulkan keresahan tersendiri bagi WNI terkhusus pelajar di Mesir (Masisir).
Teridentifikasinya sembilan kasus positif terbaru ini pun disebabkan oleh hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang menjadi syarat untuk bisa bertolak ke tanah air. Saya yakin, jika hasil tes PCR tidak menjadi syarat menginjakkan kaki di pesawat, grafik kasus WNI di Cairo pun akan tetap nol.
Pasca menyebarnya informasi terkait kasus WNI positif, muncullah beberapa pandangan di kalangan Masisir yang menurut sebagian orang bisa dijadikan solusi konkret untuk menangani pandemi COVID-19, dua di antaranya adalah pengadaan tes PCR massal dan pengadaan ruang isolasi khusus bagi para WNI yang terpapar COVID-19.
Dari dua pandangan yang tengah ramai diperbincangkan ini, pihak KBRI Cairo secara sepihak dianggap lalai dalam mengayomi dan melindungi WNI yang tinggal di Mesir. Namun, apakah dua solusi di atas mungkin dilakukan di tengah krisis global seperti saat ini?
Menurut hemat saya, pengadaan tes PCR massal untuk WNI di Mesir bukanlah solusi yang konkret di tengah kondisi krisis. Pasalnya, untuk pengadaan tes PCR bagi warga lokal saja sangatlah terbatas. Kebijakan pemerintah setempat pun memprioritaskan warga dengan kebutuhan khusus dalam penanganan COVID-19. Oleh karenanya, tes massal menjadi solusi yang tidak konkret dikarenakan biaya tes PCR di laboratorium swasta yang cukup mahal.
Mungkinkah KBRI mengadakan laboratorium khusus saat ini? Tentu tidak. Karena, pengadaan laboratorium khusus untuk warga asing sangat terbatas di sini. Hal ini menyangkut dengan kebijakan pemerintah setempat.
Terkait pengadaan ruang isolasi khusus, saya memandang ini merupakan suatu solusi yang baik dan perlu ditindaklanjuti. Namun, tentu ruang isolasi khusus memiliki standar, peraturan, dan protokol khusus yang tidak bisa kita abaikan. Alih-alih menjadi ruang karantina bagi warga yang positif, tanpa dilaksanakannya peraturan standar, tempat tersebut malah menjadi pusat lokasi penyebaran COVID-19. Hal ini perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang.
Perlu diketahui juga, bahwa pemerintah setempat sudah menetapkan imbauan dan protokol tertentu untuk pasien COVID-19 sesuai dengan kondisi pasien. Suspect patient (pasien positif dengan gejala ISPA/pneumonia berat) harus dirujuk ke rumah sakit khusus COVID-19.
Sedangkan untuk Konfirmasi Asimptomatik atau ‘tanpa gejala’, cukup dengan melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Mengapa 14 hari? Karena masa Inkubasi COVID-19 ketika berada dalam host (inang) berkisar di antara 2-14 hari. Jika isolasi mandiri sudah dilaksanakan dan tetap dengan kondisi tanpa gejala, maka pasien bisa beraktivitas kembali.
Mengenai penanganan WNA (Warga Negara Asing) pun sudah ada protokol yang ditetapkan langsung oleh World Health Organization (WHO), yang mana seluruh penanganan kasus COVID-19 untuk WNA diserahkan kepada Pemerintah setempat.
Dalam hal ini, saya berpandangan bahwa KBRI Cairo sudah dan tengah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengayomi WNI di Mesir. Beberapa bentuk perlindungan pun sedang dilakukan, dengan memaksimalkan hotline 105 Kemenkes Mesir dan pengadaan ruang konsultasi medis khusus via Messenger bagi WNI yang memiliki keluhan kesehatan.
Bantuan Logistik berupa bahan pangan dan beberapa obat serta suplemen juga telah didistribusikan. Kampanye protokol kesehatan pun masih terus digaungkan, di antaranya menghindari keramaian dan perkumpulan dengan jumlah massa yang besar, himbauan untuk penggunaan masker ketika bepergian, serta menjaga kontak dekat antara satu individu ke individu yang lain (physical distancing).
Perlu diingat, bahwa di samping teknis penanganan kesehatan, sinergitas dan saling support merupakan hal yang perlu kita junjung tinggi di tengah krisis saat ini. Hindari tindakan yang membuat sekeliling kita panik, dan berujung pada sikap saling menyalahkan tanpa solusi. Desakan-desakan yang bersifat memojokkan hanya akan menambah jarak antara Masisir dan pemangku kebijakan, dalam hal ini KBRI setempat.
Tidak layak kiranya jika hanya mendesak KBRI, seolah-olah KBRI bertanggung jawab penuh atas fasilitas kesehatan WNI yang ada di sini. Padahal, untuk menjaga dan menjadi pribadi yang sehat, sejatinya merupakan tanggung jawab penuh pribadi kita masing-masing, bukan orang lain. Pastikan bahwa kita dan orang-orang di sekeliling kita melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Editor: Muhammad Nur Taufiq al-Hakim
