Informatikamesir.net, Cairo — Presiden Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Sudan, Bani F. Arijan, mengatakan bahwa saat ini KBRI Khartoum dan PPI Sudan telah bekerja sama dalam menyediakan dua fasilitas Safe House khusus untuk WNI yang terdampak positif Covid-19 di sana. Hal ini dikonfirmasi di akun Instagram KBRI Khartoum yang mereka publikasikan pada Sabtu (18/7/2020).
Awalnya menurut Bani, mereka hanya memiliki satu Safe House yang kecil dan hanya cukup untuk dua pasien, serta dua orang yang ikut mendampingi jika ada hal-hal yang dibutuhkan. Tapi setelah mereka melakukan audiensi dengan KBRI Khartoum, mereka pun menambah satu lagi Safe House yang lebih besar. Kini, Safe House berukuran kecil tersebut diisi oleh para pasien perempuan dan Safe House yang besar diisi oleh para pasien laki-laki.
Dzulfahmi Ahsan, Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Khartoum juga membenarkan bahwa KBRI Khartoum telah memfasilitasi dua Safe House. Ia menjelaskan, bahwa Safe House untuk perempuan bermodelkan seperti rumah pada umumnya, sedangkan untuk laki-laki berupa apartemen.
Di sisi lain, berdasarkan jawaban wawancara Ahmad Ramadhan, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 KBRI Cairo, bersama kru Informatika, mengatakan bahwa sebisa mungkin isolasi bagi Mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) itu dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing.
Ia juga menambahkan bahwasanya pendapat PPMI Mesir yang memandang penyediaan fasilitas secara khusus dengan menyewa guest house itu tidak visible, karena terdapat resistansi dari pemilik guest house tersebut untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19.
Dalam kondisi seperti ini, solusi yang ditawarkan oleh Satgas Covid-19 KBRI Cairo jika di sebuah rumah Masisir terkonfirmasi positif Covid-19 dan sekiranya rumah tersebut tidak dapat dikondisikan, antara lain: memindahkan sebagian penghuni rumah ke tempat lain, atau memindahkan pasien positif ke tempat yang lebih kondusif.
Terkait penanganan Covid-19 terhadap WNI, Jubir Satgas Covid-19 KBRI Cairo mengungkapkan bahwa hal tersebut seyogyanya menjadi kewajiban negara Mesir. Hal ini dilandaskan pada guidance dari World Health Organization (WHO) terkait penanganan warga negara dan ekspatriat dalam suatu negara, bahwa setiap negara memiliki kepentingan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran wabah, sehingga perlu memberikan layanan bagi semua warga, baik warga negara lokal maupun Warga Negara Asing (WNA).
“Apabila terjadi kasus yang memerlukan rujukan pasien emergency, maka diarahkan untuk mengoptimalkan layanan 105 terlebih dahulu, sesuai arahan Kemenkes Mesir,” ucap Jubir Satgas Covid-19 KBRI Cairo dalam jawaban wawancaranya.
Sedangkan menurut Presiden PPI Sudan ketika ditanyai terkait tanggung jawab penanggulangan Covid-19 bagi para WNI di Sudan, ia membenarkan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab KBRI Khartoum.
Ia pun mengatakan bahwa fasilitas dan anggaran penanganan Covid-19 banyak bersumber dari KBRI Khartoum. Ada pun Satgas Covid-19 PPI Sudan juga bekerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menggalang dana sosial untuk melengkapi kebutuhan sekitar 1062 WNI yang berdomisili di Sudan.
“Jadi tidak sepenuhnya dikerjakan (oleh KBRI Khartoum), di situ banyak tangan-tangan mahasiswa yang berswadaya, bekerja, untuk membantu dan melengkapi kebutuhan para pasien khususnya, dan umumnya yang terkena dampak Covid-19. Itu dikerjakan juga oleh mahasiswa, tapi tidak sepenuhnya,” ungkap Presiden PPI Sudan kepada kru Informatika.
Bani Arijan pun memaparkan terkait bentuk penanggulangan KBRI Khartoum selain menyediakan dua Safe House, di antaranya: menyediakan fasilitas antar-jemput ke salah satu instansi yang melayani tes PCR secara gratis, mendistribusikan sembako dan masker kepada WNI di Sudan, dll.
Selain penanggulangan Covid-19, ada beberapa penyakit yang harus mereka tanggulangi juga. Namun karena protokol kesehatan di beberapa rumah sakit di Sudan sudah lebih ketat, bahkan terdapat laporan terkait tujuh orang yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan setibanya mereka datang ke rumah sakit setempat, akhirnya KBRI Khartoum pun memfasilitasi dokter umum atau dokter klinik untuk dapat melayani WNI di Sudan yang membutuhkan bantuan medis.
Sedangkan dari KBRI Cairo sendiri, tercatat hingga Sabtu (18/7/2020), bantuan yang telah mereka berikan adalah sejumlah 27.822 paket, dengan perincian: Logistik sebanyak 6.539, Masker sebanyak 7.391, Obat/Vitamin sebanyak 13.886, dan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebanyak 6 paket.
Terkait dana yang masuk khusus untuk penanggulangan Covid-19 ini, menurut Isa Ansori selaku Staf Keuangan KBRI Cairo, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 600 Triliun khusus untuk penanganan Covid-19 bagi WNI baik di dalam maupun luar negeri. Namun hingga kini, menurutnya belum ada dana tambahan yang cair dari pemerintah pusat untuk KBRI Cairo.
Sedangkan menurut Presiden PPI Sudan terkait dua fasilitas Safe House, dana yang digunakan untuk merealisasikan hal tersebut bersumber dari pemerintah pusat yang untuk ke sekian kalinya masuk dalam kas KBRI Khartoum.
“Safe House yang untuk pasien positif ini, iya, dari KBRI Khartoum. Dari dana yang cair dari pemerintah pusat untuk menanggulangi WNI di luar negeri saat ini,” pungkasnya.
Reporter: Defri Cahyo Husain
Editor: Muhammad Nur Taufiq al-Hakim
